Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah memang berimplikasi positif terhadap indeks efisiensi logistik. Itu terlihat dari meningkatnya peringkat logistics performance index (LPI) yang dikeluarkan Bank Dunia.

Selama dua tahun terakhir, In­donesia naik 17 peringkat dari posisi 63 pada 2016 menja­di urutan 46 pada 2018. Namun, posisi itu masih berada di bawah negara-negara berkembang lainnya seperti Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39), dan ­Malaysia (41).

“Kalau dibandingkan dengan negara ASEAN utama, kita belum lebih baik. Peringkat kita masih lebih rendah da­ripada Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam,” kata Darmin seusai bertemu dengan sejumlah pengusaha logistik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (6/2).

Oleh karena itu, kata dia, pe­merintah bersama pelaku usaha di bidang logistik perlu duduk bersama mendiskusikan tantangan yang dihadapi dunia logistik sebagai landasan penyusunan grand design sistem logistik nasional.

Nantinya, menurut Darmin, grand design itu tidak hanya mengoptimalkan pemba­ngun­an infrastruktur fisik yang ter­integrasi, tetapi juga akan mengoptimalkan aspek digital agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian, kinerja ekspor nasional makin dapat dioptimalkan.

Darmin juga meminta para pelaku usaha memfokuskan isu-isu strategis di dua sektor utama untuk dibahas, yakni logistik ekspor-impor dan logis­tik pangan.

“Dua hal ini memiliki aspek-aspek yang rumit, beyond technicalities, yang perlu dikembangkan. Kita perlu menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mengeksekusi hal ini,” tegasnya.

Hal itu diamini para pelaku usaha yang hadir. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Ha­nafi meng­apresiasi penyusun­an sistem logistik nasional ­tersebut.

ALFI menargetkan peringkat logistik performance index Indonesia masuk 30 besar dunia dan tiga besar.

“Salah satu upayanya ialah dengan infrastruktur dan digitalisasi. Kami padukan antara 3.0 dan 4.0, termasuk mengidentifikasi permasalahan dari berbagai jenis moda, baik da­rat, laut, dan perkeretaapian,” kata Yukki.
Keluhkan tarif

Sejumlah pengusaha ­logistik memang mengeluhkan ma­halnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang bisnis mereka. Tarif jalan tol serta kargo pesawat, misalnya, dinilai membuat ongkos yang harus mereka keluarkan terlalu besar.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengungkapkan untuk melalui Tol Trans-Jawa, misalnya, diperlukan bia­ya total memcapai Rp1,3 juta, sedangkan kemampuan daya beli dari pelanggan jasa logistik tidak naik.

“Kami tidak bisa menaikkan harga seenak-enaknya kepada customer karena sudah kontrak logistik. Yang boleh mengubah tarif kami ialah harga BBM yang naik atau UMR (upah) yang naik, selebihnya tidak,” ujar Mahendra.

Menurut dia, para pengusa­ha menginginkan untuk biaya tol setidaknya tarif bisa turun 50%. Terba­ngun­nya tol, imbuh dia, tidak terlalu berpengaruh terhadap inventori di sana.

“Masalah lainnya ju­ga terdapat pada sistem yang tidak tersambung secara langsung antarmoda logistik, dari udara, laut, dan udara,” ujarnya.http://m.mediaindonesia.com/read/detail/215297-pemerintah-akan-susun-sistem-logistik-nasional