KEMENHUB DORONG DIGITAL PORT

KEMENHUB DORONG DIGITAL PORT

KEMENHUB DORONG DIGITAL PORT

Kementerian Perhubungan mendorong pelabuhan di Indonesia mulai mengimplementasikan ekosistem berbasis digital untuk meningkatkan daya saing Logistik di Tanah Air.

Wihana Kirana Jaya, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, menuturkan implementasi ekosistem berbasis digital harus dimulai dengan hal yang mendasar seperti mengadopsi platform internet of things (IoT), mahadata dan sistem robotik. “Kita bayangkan Indonesia akan menjadi posisi enam PDB [produk domestik bruto] terbesar di dunia pada 2030. Pelabuhan suka tak suka harus mengembangkan diri.” Katanya dalam Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran di Jakarta, Rabu (6/3).

Dia menjelaskan proses logistik di Indonesia masih kalah efisien dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini, rata-rata biaya logistik di Indonesia mencapai 25% dari PDB atau lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia. Menurutnya, rata-rata biaya logistik di Vietnam dan Malaysia bisa mencapai 13% - 15% dari PDB. Semakin tinggi struktur biaya logistik terhadap porsi PDB menandakan biaya logistik di suatu negara makin tidak efisien.

Berdasarkan berbagai indikator makro seperti logistic performance index (LPI) dan dwelling time masih kalah dibandingkan dengan pelabuhan lain di dunia terutama dari Eropa. Oleh karena itu, pelabuhan yang mengadopsi teknologi digital sangatlah dibutuhkan. “Bagaimana membangun ekosistem berbasis digital, sejauh mana regulator berubah, industri, akademisi, pelaku bisnis harus bagaimana, kitatidak bisa lagi silo-silo [santai - santai] lagi persaingan,” kata Wihana. Wakil  Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengharapkan peran Kemenhub dalam membentuk suatu platform digital yang dapat menyatukan saluran sistem digital pelayaran yang sudah ada.

Saat ini, dunia pelayaran sudah memiliki sistem digital internal masing-masing sudah mulai terintegrasi dengan sistem kepelabuhanan. “Semua area punya sistem, Kemenub harus bisa komunikasi dengan baik sistemnya, terminal sejauh ini banyak sekali sudah cukup baik. Mestinya jadi satu [sistem-sistem itu], dari Kemenhub kita harapkan ada sistem seluruhnya yang darat laut udara, belum terkoneksi dengan seluruh kementerian,” ungkapnya.

Dia mengusulkan hal itu karena masing-masing perusahaan pelayaran memiliki data yang tidak bisa dibagikan dengan sesama operator terutama data pelanggannya. Menurutnya, dalam melakukan integrasi diperlukan peran pemerintah supaya data tersebut lebih mudah dikumpulkan. “Dari sisi pelayaran akan lebih senang membuka datanya, ke pemerintah lebih mudah data ditanya oleh pemerintah, operator yang asing pun daripada oleh sesama operator,” ungkapnya.

Kasubdit Impor Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Djanurindro Wibowo mengajak lembaga lain membangun ekosistem logistik. Sejak tahun ini, elemen kepabeanan sudah membangun ekosistem digital. “Kami ingin ada platform seperti ini, ada integrasi masing-masing elemen, kepelabuhanan, perdagangan, K/L, kami harap semua stakeholders bisa terkait dalam satu sistem,” tuturnya. Dia melanjutkan langkah perombakan manifest itu guna menjadi rumah besar digitalisasi yang mendukung Revolusi Industri 4.0.

Saat ini, Indonesia National Single Window (INSW) sudah terintegrasi, dan sudah menyiapkan langkah untuk integrasi dengan pemangku kepentingan lainnya. “Kami berharap betul-betul fully online, pre custom hingga clearence, harapannya menyambung semua, Inaportnet, custom, INSW dan pembayaran.” Dia juga melanjutkan pihaknya mulai melatih SDM untuk fokus pada pengembangan blockchain, sehingga efisiensi logistik dapat lebih baik lagi.

ADA EFISIENSI

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mencatat penurunan biaya logistik setelah digitalisasi diterapkan.

Saat masih dilakukan secara manual, imbuhnya, pengeluaran pemilik barang dan perusahaan jasa forwarder untuk pengurusan delivery order (DO) payment di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok saja mengeluarkan dana Rp 187 miliar per tahun. Pengeluaran itu hanya untuk kurir, belum termasuk uang bensin dan uang makan. “Dengan sistem ini,kami hemat 90%. Yang 10% pun hanya untuk bayar bank-bank,” katanya, Selasa (5/3).

Dari sisi trucking, fitur truck booking juga menghemat pengeluaran pemilik barang sekitar Rp. 2 triliun – Rp. 2,5 triliun per tahun untuk rute Cikarang – Tanjung Priok. Sejauh ini, ALFI sudah mengembangkan platform digital logistik bernama Smart Port / My Cargo  yang memfasilitasi pengguna jasa melakukan permohonan dokumen DO secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran (shipping line).

My Cargo juga memfasilitasi rilis kontainer, pembayran servis di  terminal, assign trucking dan pengembalian kontainer ke depo kosong. Terdapat 12 modul dalam aplikasi itu. Selain DO payment dan truck booking, ada modul SP2, depo, gudang, verifikasi berat kotor kontainer (VGM) , bill of lading, track and trace container, vessel schedule, container booking, shipping instructions dan dashboard.

Yukki mengatakan bahwa My Cargo itu dibangun ALFI berkolaborasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II/IPC. Dalam sistem itu, anggota ALFI bekerja sama dengan 44 bank dan lima shipping line ocean going. Dia menilai platform ini belum optimal. Oleh karena itu, dia mendorong anggotanya untuk memanfaatkan aplikasi, bekerja sama dengan asosiasi jalur prioritas. Asosiasi juga terus berkomunikasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu untuk integrasi platform logistik. “Buat saya, daripada enggak, perlahan enggak apa-apa, sambil suatu waktu ketika semua sudah sepakat, tinggal nyambungin aja. Kalau kita tunggu itu, kapan jalannya.” ­https://koran.bisnis.com/read/20190308/450/897301/digitalisasi-pelabuhan-kemenhub-dorong-digital-port